JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN, Bagaimana membayar denda BPJS Kesehatan, solusi tunggukan BPJS.

Tipssehatcantik.com – Sekarang ini masyarakat sudah lebih bisa memahami dan bisa merasakan akan pentingnya menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Hal itu terlihat dari antusias masyarakat dalam melakukan pendaftaran pada kantor-kantor pelayanan BPJS Kesehatan diseluruh cabang yang ada di Indonesia.

Tetapi seiring benjalannya waktu, akhirnya Banyak yang menanyakan, bagaimana cara membayar tunggakan BPJS Kesehatan, juga bagaimana cara membayar denda bagi yang menunggak bayar BPJS.

JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

Dengan melihat manfaat yang diperoleh, tentunya Peserta JKN-KIS memiliki kewajiban melakukan pembayaran iuran kepesertaan setiap bulannya. Pada Maret 2016 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 19/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan, Juncto Peraturan Presiden 28/2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca Juga Panduan Cara Bayar Iuran BPJS Dengan ATM BRI MANDIRI BNI, Cara Bayar Iuran BPJS lewat ATM Bank.

Baca Juga Daftar Alamat dan No Telepon Kantor BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia.

PESERTA MANDIRI

Berdasarkan Perpres tersebut disebutkan bahwa besaran iuran khusus untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah :

  1. Kelas III sebesar Rp 25.500,
  2. Kelas II Rp 51.000 (sebelumnya Rp 42.500),
  3. Dan kelas 1 Rp 80.000 (sebelumnya Rp 59.500).
  4. Sedangkan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 23.000, naik dari sebelumnya Rp 19.225 per orang per bulan.

Ketentuan ini berlaku sejak 1 April 2016. Bayar iuran BPJS Kesehatan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

PESERTA SELAIN PESERTA MANDIRI

Sedangkan untuk peserta mandiri tentu perhitungannya berbeda.Berikut ini detail rincian besaran iuran BPJS Kesehatan bagi selain peserta mandiri :

  1. Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
  2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
  3. Untuk Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
  4. Juga untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
  5. Sedang Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:
  • Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  • Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  • Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
  1. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
  2. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan

Demikian jumlah iuran BPJS Kesehatan berdasarkan kepesertaan dan kelasnya.

JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

DENDA BPJS KESEHATAN

Selanjutnya kita akan membahas tentang Denda BPJS Kesehatan. Denda disini dimaksukan adalah denda yang dikenakan jika terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran iuran bulannya.

Berdasarkan web resmi BPJS Kesehatan diperoleh informasi sebagai berikut :

Selama ini peserta JKN-KIS yang telat bayar iuran dikenakan denda 2 persen dari total iuran tertunggak. Selain itu batas toleransi yang diberikan kepada peserta yang menunggak iuran selama 3 bulan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) dan 6 bulan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Tapi ketentuan itu diubah sejak terbitnya Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan itu telah diperbarui lewat Perpres Nomor 28 Tahun 2016. Menindaklanjuti amanat regulasi tersebut BPJS Kesehatan telah menerbitkan beberapa peraturan teknis diantaranya Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016.

Mengacu peraturan itu batas toleransi pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan untuk peserta yang telat bayar iuran dipangkas jadi 1 bulan. Oleh karenanya bagi peserta yang menunggak iuran lebih dari 1 bulan, penjaminan yang diberikan BPJS Kesehatan dihentikan sementara. Penjaminan akan aktif kembali setelah peserta melunasi semua tunggakan dan membayar iuran pada bulan berjalan. Ketika status kepesertaan kembali aktif, peserta bisa mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat primer (FKTP) dan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

INGIN PINDAH FASKES INFORMASINYA BISA DIBACA DISINI

Namun, dalam rentang waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif dan peserta membutuhkan pelayanan rawat inap yang dijamin BPJS Kesehatan, dikenakan denda 2,5 persen dari total diagnosis akhir dikali jumlah bulan tertunggak.

JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menilai aturan denda terbaru itu sangat menguntungkan masyarakat, khususnya peserta JKN-KIS yang telat bayar iuran. Pasalnya, saat ini peserta tidak dikenakan denda untuk setiap keterlambatan membayar iuran. “Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2016 itu amanat Perpres Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan dan jelas menguntungkan masyarakat,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Direktur Komunikasi, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, menambahkan jumlah bulan tertunggak yang digunakan sebagai acuan denda maksimal 12 bulan. Sekalipun peserta menunggak iuran 24 bulan, yang digunakan sebagai acuan pembayaran denda hanya 12 bulan. Selain itu besaran denda paling tinggi hanya Rp30 juta.

Kemudian Bayu menjelaskan aturan ini ditujukan untuk mendorong peserta agar rutin membayar iuran. Kabar baiknya, aturan denda ini tidak berlaku untuk peserta yang masuk kategori tidak mampu. Tapi peserta itu harus memenuhi syarat diantaranya mendapat surat keterangan tidak mampu dari instansi terkait. “Peserta yang tidak mampu tidak dikenakan denda, mereka akan mendapat pelayanan kesehatan,” ujarnya.

JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

Denda rawat inap yang dikenakan itu dihitung untuk setiap diagnosa. Jika dalam jangka waktu 45 hari itu peserta dirawat inap lebih dari sekali dengan diagnosa yang berbeda-beda, denda dikenakan untuk setiap diagnosa.

Misalnya, dalam rentang waktu 45 hari peserta didiagnosa usus buntu dan dirawat inap. Setelah dinyatakan sembuh dan pulang ke rumah, beberapa hari kemudian peserta didiagnosa penyakit lain dan dirawat inap. Mengacu hal tersebut maka peserta yang bersangkutan harus membayar denda untuk masing-masing diagnosa.

Namun, jika diagnosanya tidak berbeda, masih terkait dengan penyakit sebelumnya, dan peserta butuh rawat inap lagi, maka peserta tidak perlu membayar denda untuk pelayanan rawat inap yang kedua. Sebab peserta sudah membayar denda pada diagnosa pertama.

JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

Perlu diingat, dalam menghitung denda itu bisa jadi besaran denda yang dibayar peserta kurang atau lebih karena yang menjadi acuan yaitu diagnosa sementara. Kelebihan atau kekurangan biaya yang ditanggung peserta itu akan dihitung pada tahap akhir pelayanan dan mengacu diagnosa terakhir.

Misalnya, mengacu diagnosa sementara, peserta harus membayar denda Rp 10 juta. Setelah dibayar peserta mendapat pelayanan rawat inap. Namun, mengacu diagnosa akhir denda yang jadi tanggungan peserta hanya Rp 3 juta, selisih pembayaran itu akan dikembalikan kepada peserta. Begitu pula sebaliknya jika diagnosa sementara biayanya lebih kecil daripada diagnosa akhir, maka peserta harus membayar kekurangannya.

Dapat disimpulkan bahwa menurut peraturan terbaru Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016. Keterlambatan lebih dari 1 bulan sejak tanggal 10 akan mengakibatkan status kepesertaan  JKN-KIS non aktif. Status kepesertaan bisa aktif kembali bila iuran telah dibayarkan tanpa pengenaan denda.

Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka  dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan :

  1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.
  2. Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Demikian penjelasan mengenai JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN berdasakan peraturan terbaru. Informasi ini bersumber pada web resmi BPJS Kesehatan.

Berikan komentar anda apabila ada informasi terbaru ataupun pertanyaan seputar BPJS Kesehatan pada kolom komentar. Hal itu sangatlah berguna bagi kami dan pengunjung blog ini. Semoga bermanfaat dan terimakasih.

Apabila membutuhkan Informasi tentang cara pendaftaran Peserta Mandiri JKN-KIS BPJS Kesehatan bisa  DI BACA DISINI.

JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

www.bpjs-kesehatan.go.id

BPJS Kesehatan Kantor Pusat
JL Letjen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391 JKT 10510
021-4212938 (Hunting)

4 Replies to “JUMLAH IURAN BPJS KESEHATAN DAN DENDA BPJS KESEHATAN

  1. kt ada kenak tunggakan selama hampir 24 bln,kenak iuran 2320000,kt org bpjs klu mau rwt inap kt di kenakan denda 2,5%×12 bln apa benar ya

  2. tolong info nya dong,soal nya bapak kt lagi sakit parah perlu rawat inap,kt org tdk mampu,klu iuran kt bayar apa bs langsung aktif tdk perlu menggy 45hr baru tdk kenak denda

    1. pada saat tunggakan sudah di bayar kartu BPJS Kesehatan langsung bisa aktif (dengan catatan sdh punya kartu) tidak perlu menunggu 45 hari. tetapi apabila peserta tersebut melakukan rawat inap sebelum 45 hari dari tanggal pembayaran tunggakan akan dikenakan tambahan biaya sebesar 2.5% X TARIF Rumah sakit. dan apabila melakukan rawat inap setelah 45 hari maka sudah tidak ada denda. Dengan catatan pembayaran iuran tidak ada tunggakan lagi. semoga bermanfaat. terimakasih

Leave a Reply